PNPM Jadi Andalan Pembangunan Desa
Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Natuna, Chaidir
Char, mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
menjadi andalan dalam pembangunan desa yang mandiri. Hal ini sesuai
dengan target BPMD Natuna meski ditengah keterbatasan personel dan
sarana prasana yang ada.
“Ini
target kita untuk menyukseskan semua program yang ada, termasuk program
yang dicanangkan Pemprov Kepri yakni memandirikan semua desa dan
kelurahan hingga tahun 2011,” kata Chaidir.
Dijelaskan,terwujudnya
kemandirian tersebut merupakan visi BPMD Natuna. Karena itu, BPMD tidak
henti-hentinya memberikan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya
agar semua program kegiatan terealisasi. Selain itu, juga dengan
melakukan monitoring kegiatan BPMD di lapangan.
Dikatakan,
hasil dari monitoring cukup menggembirakan, meski masih terdapat
beberapa kendala yang menimbulkan benturan dalam proses penyelesaian
program menyangkut sumber daya manusia (SDM) masyarakat di desa dan
kelurahan. Terlebihnya, terkait dengan penggunaan dana PNPM Mandiri
Pedesaan di Kabupaten Natuna yang mencapai Rp 11,5 Miliar.
“Selain
dana PNPM Mandiri sebesar Rp 11,5 Miliar yang merupakan cost sharing
dari APBD dan APBN. Kita juga mendapat dana program pengembangan sistem
pembangunan partisipatif Rp 4,8 Miliar,” ungkapnya.
Dia
mengungkapkan bahwa, PNPM Mandiri Pedesaan sudah dilaksanakan sejak
2007 lalu dan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan
(PKK) tahun 2003. Adapun hasil pembangunan dari 2003 sampai 2010
diantaranya, saluran air bersih sepanjang 66.674 Meter, tambatan perahu
sepanjang 4.340 Meter, jalan sepanjang 20.004 Meter, jembatan kayu
sepanjang 1.339 Meter dan jembatan beton sepanjang 56 Meter.
Lainnya,
batu miring sepanjang 707 Meter, posyandu 46 unit, mesin listrik desa
15 unit, sumur gali 5 unit, pasar desa 5 unit, gedung serba guna 5 unit,
PAUD 14 unit, TK 16 unit dan MDA 13 unit. Kemudian, ada pengadaan mobil
transportasi desa 4 unit, biaya siswa dan honor guru 280 orang dan
kelompok SPP sebanyak 356 kelompok dengan jumlah dana yang tersalur Rp
15.837.281.000 dengan tingkat pengembaliannya sebesar 95 persen.
Ditambahkan,
dalam peningkatan kinerja program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, pemerintah berupaya
mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah
program kerja yang bersifat strategis. Dan perencanaan partisipatif yang
dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang).
Dengan
adanya dana tersebut, lanjutnya, program pembangunan di Kabupaten
Natuna untuk menanggulangi kemiskinan sedikit demi sedikit tertuntaskan.
Apalagi, untuk pelaksanaanya masih tetap dilakukan secara langsung oleh
masyarakat.
“Kita
akan terus mengakomodir pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.
Untuk program PNPM kita akan tetap berjalan seperti biasanya, dan sistem
pangawasan masih dilakukan fasilitator kabupaten dan kecamatan serta
pihak-pihak lain yang bergerak dalam program PNPM Mandiri,” ujarnya.
Kabid
Usaha Ekonomi Masyarakat BPM Natuna, Hetrisian menambahkan, bahwa saat
ini telah dipersiapkan komponen program peningkatan ketahanan ekonomi
rakyat yang sasarannya adalah kelompok masyarakat pelaku usaha kecil dan
menengah. Sedangkan komponen program tersebut merupakan program yang
secara khusus bertujuan menanggulangi dampak krisis serta mencegah lebih
jauh dampak yang lebih buruk akibat krisis berkepanjangan.
Ungkapnya,
sepanjang 2010 BPMD Natuna telah memberikan pembinanan bagi usaha kecil
dan pengerajin di Natuna dengan bantuan alat serta pelatihan teknis
usaha kecil. Diantaranya, 6 unit alat pembuat kerupuk atom, alat
pemotong kerupuk serta pres plastik kompit satu paket yang dibagi ke
kelompok usaha di Pulau Tiga, Midai serta Sepempang.
‘Kelompok
kerja kerajinan usaha kecil dan menengah dibagi tiap desa dan
kecamatan. Masing-masing kelompok beranggotakan 14 orang di 12 Kecamatan
yang ada di Natuna,” terangnya.
Lanjutnya,
kegiatan tersebut harus dipahami sebagai suatu kebijaksanaan jangka
pendek atau crash program, yang mempunyai kaitan ke depan dalam rangka
pengembangan kapasitas lebih lanjut. Sehingga demikian, program tersebut
merupakan sebuah simultan untuk mendorong produktivitas dan
kesinambungan pelaksanaan serta pelestarian hasilnya.
Jelasnya
lagi, bahwa program peningkatan ketahanan ekonomi rakyat diutamakan
bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat di sektor pertanian
rakyat, kerajinan rakyat dan industri kecil menengah, serta jasa dan
perdagangan kecil menengah, terutama yang ada di daerah pedesaan hingga
tahun 2012.
“Dengan
program ini, diharapkan kegiatan ekonomi rakyat yang akhir-akhir ini
mengalami kelesuan dapat bangkit kembali. Dan, perlu disadari bersama
bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, program tersebut belum secara
keseluruhan menjangkau semua lapisan masyarakat. Untuk itu keterlibatan
semua pihak dalam menangani permasalahan ini sangat diperlukan,”
pungkasnya. Riky R
Sumber : www.detikriau.net
|
Tags : PRODUK PRASASTI NAMEBOARD